Analisis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Model Ambiguity-Conflict: Konflik Kebijakan Ruang Laut di Pulau Kodingareng

Abstract

ABSTRAK
Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan menimbulkan konflik serius di Pulau Kodingareng, Makassar, akibat tumpang tindih antara wilayah tambang pasir laut dengan area tangkap nelayan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan hasil tangkapan ikan dan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RZWP3K Sulawesi Selatan dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan sekaligus menguji efektivitasnya melalui kerangka dari teori Ambiguity-Conflict oleh Richard E. Matland. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak semata-mata menyoroti praktik penambangan pasir laut, tetapi secara kritis menempatkan kebijakan RZWP3K sebagai objek analisis untuk mengurai kelemahan regulasi sebagai akar konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan data lapangan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng dengan studi regulasi dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjuka bahwa RZWP3K bermasalah dalam aspek penetapan zonasi, implementasi, dan koordinasi antar-aktor, sehingga tingkat ambiguitas tinggi dan intensitas konflik meningkat. Akibatnya, legitimasi kebijakan rendah dan masyarakat pesisir menjadi yang paling dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi RZWP3K harus diarahkan pada rekonstruksi kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, transparan, dan berkeadilan lingkungan.
Kata kunci: kebijakan laut, kebijakan Publik, Pulau Kodingareng, RZWP3K, ambiguity–conflict model

ABSTRACT
The Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) of South Sulawesi has triggered serious conflicts in Kodingareng Island due to overlapping designations of marine sand mining areas with traditional fishing grounds. This condition not only reduces fish catches and exacerbates the socio-economic vulnerability of fishing households but also creates legal uncertainty regarding the protection of the rights of coastal communities. This study aims to analyze the implementation of the RZWP3K policy in South Sulawesi by assessing its impact on the socio-economic life of fishers and by examining its effectiveness through Richard E. Matland’s Ambiguity–Conflict Model. The novelty of this research lies in its critical approach of positioning the RZWP3K policy itself—not merely the practice of sand mining—as the main object of analysis, in order to uncover regulatory weaknesses as the root of conflict. This study employs a qualitative method with descriptive analysis, combining field data on the socio-economic conditions of Kodingareng communities with a review of policy documents and regulations. The findings reveal that the RZWP3K policy suffers from problematic zoning designations, weak implementation, and poor inter-actor coordination, which result in high levels of ambiguity and escalating conflicts. Consequently, the policy’s legitimacy remains low, while coastal communities bear the heaviest burdens. This research concludes that optimizing RZWP3K requires reconstructing the policy towards a more responsive, participatory, transparent, and environmentally just framework.
Keywords: marine policy, public policy, Kodingareng Island, RZWP3K, ambiguity – conflict model